PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT KEBERAGAMAN BUDAYA DI INDONESIA

Dampak Keberagaman Budaya di Indonesia

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai potensi

keberagaman budaya di Indonesia. Yang menjadi sebuah pertanyaan

besar adalah dampak dari keberagaman budaya bagi integrasi bangsa.

Di dalam potensi keberagaman budaya tersebut sebenarnya

terkandung potensi disintegrasi, konflik, dan separatisme sebagai

dampak dari negara kesatuan yang bersifat multietnik dan struktur

masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural. Menurut David

Lockwood konsensus dan konflik merupakan dua sisi mata uang

karena konsensus dan konflik adalah dua gejala yang melekat secara

bersama-sama di dalam masyarakat. Sejak merdeka pada tanggal 17

Agustus 1945, Indonesia selalu diwarnai oleh

gerakan separatisme, seperti gerakan separatis

DI/TII dan RMS di Maluku. Gerakan

tersebut saat ini juga berlangsung di Provinsi

Papua yang dilakukan oleh OPM (Organisasi

Papua Merdeka) di provinsi paling timur di

Indonesia tersebut.

Karena struktur sosial budayanya yang

sangat kompleks, Indonesia selalu berpotensi

menghadapi permasalahan konflik antaretnik,

kesenjangan sosial, dan sulitnya terjadi

integrasi nasional secara permanen. Hal

tersebut disebabkan adanya perbedaan

budaya yang mengakibatkan perbedaan

dalam cara pandang terhadap kehidupan

politik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Menurut Samuel Huntington, Indonesia

adalah negara yang mempunyai potensi disintegrasi paling besar setelah

Yugoslavia dan Uni Soviet pada akhir abad ke-20. Menurut Clifford

Geertz apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengelola keanekaragaman

etnik, budaya, dan solidaritas etniknya maka Indonesia akan

berpotensi pecah menjadi negara-negara kecil. Misalnya, potensi

disintegrasi akibat gerakan Organisasi Papua Merdeka yang

menginginkan kemerdekaan Provinsi Papua dari Indonesia.

Pola kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi

dua. Pertama, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat

(custom differentiation) karena adanya perbedaan etnik, budaya, agama,

dan bahasa. Kedua, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan

struktural (structural differentiation) yang disebabkan oleh adanya

perbedaan kemampuan untuk mengakses potensi ekonomi dan politik

antaretnik yang menyebabkan kesenjangan sosial antaretnik.

Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia memiliki dua kecenderungan

atau dampak akibat keberagaman budaya tersebut, antara

lain sebagai berikut.

1. Berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok etnik.

2. Pemaksaan oleh kelompok kuat sebagai kekuatan utama yang

mengintegrasikan masyarakat.

Namun, kemajemukan masyarakat tidak

selalu menunjukkan sisi negatif saja. Pada

satu sisi kemajemukan budaya masyarakat

menyimpan kekayaaan budaya dan khazanah

tentang kehidupan bersama yang harmonis

apabila integrasi masyarakat berjalan dengan

baik. Pada sisi lain, kemajemukan selalu

menyimpan dan menyebabkan terjadinya

potensi konflik antaretnik yang bersifat laten

(tidak disadari) maupun manifes (nyata) yang

disebabkan oleh adanya sikap etnosentrisme,

primordialisme, dan kesenjangan sosial.

Salah satu gejala yang selalu muncul

dalam masyarakat majemuk adalah terjadinya

ethnopolitic conflict berbentuk

gerakan separatisme yang dilakukan oleh

kelompok etnik tertentu. Etnopolitic conflict

dapat dilihat dari terjadinya kasus Gerakan

Aceh Merdeka (GAM). Gerakan perlawanan

ini bukan hanya timbul karena didasari oleh

adanya ketidakpuasan secara politik masyarakat

Aceh yang merasa hak-hak dasarnya

selama ini direbut oleh pemerintah pusat.

Selama ini rakyat Aceh merasa terpinggirkan

untuk mendapatkan akses seluruh kekayaan

alam Aceh yang melimpah ditambah adanya

sikap primordialisme dan etnosentrisme

masyarakat Aceh yang sangat kuat.

Pola etnopolitic conflict dapat terjadi dalam dua dimensi, yaitu

pertama, konflik di dalam tingkatan ideologi. Konflik ini terwujud dalam

bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh pendukung suatu

etnik serta menjadi ideologi dari kesatuan sosial. Kedua, konflik yang

terjadi dalam tingkatan politik. Konflik ini terjadi dalam bentuk

pertentangan dalam pembagian akses politik dan ekonomi yang terbatas

dalam masyarakat.

Perbedaan kesejarahan, geografis, pengetahuan, ekonomi, peranan

politik, dan kemampuan untuk mengembangkan potensi kebudayaannya

sesuai dengan kaidah yang dimiliki secara optimal sering menimbulkan

dominasi etnik dalam struktur sosial maupun struktur politik, baik dalam

tingkat lokal maupun nasional. Dominasi etnik tersebut pada akhirnya

melahirkan kebudayaan dominan (dominant culture) dan kebudayaan

tidak dominan (inferior culture) yang akan melahirkan konflik antaretnik

yang berkepanjangan. Dominasi etnik dan kebudayaan dalam suatu

masyarakat apabila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan selalu

melahirkan konflik yang bersifat horizontal dan vertikal.

Alternatif Penyelesaian Masalah Keberagaman Budaya di

Indonesia

Berbagai persoalan yang timbul akibat keberagaman budaya bangsa

Indonesia yang plural dan majemuk ini memerlukan sebuah model

penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga konflik

sosial yang selama ini berkembang dapat diminimalkan. Sebuah

masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen pola hubungan sosial

antarindividunya di dalam masyarakat, harus mampu mengembangkan

sifat toleransi dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara

damai satu sama lain dengan menerima setiap perbedaan-perbedaan yang

melekat pada keberagaman budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan

sebuah konsep yang mampu mewujudkan situasi dan kondisi sosial yang

penuh kerukunan dan perdamaian meskipun terdapat kompleksitas

perbedaan. Kebesaran kebudayaan suatu bangsa terletak pada kemampuannya

untuk menampung berbagai perbedaan dan keanekaragaman

kebudayaan dalam sebuah kesatuan yang dilandasi suatu ikatan kebersamaan.

Salah satu pengembangan konsep toleransi terhadap keberagaman

budaya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural

dengan bentuk pengakuan dan toleransi, terhadap perbedaan dalam

kesetaraan individual maupun secara kebudayaan. Dalam masyarakat

multikultural, masyarakat antarsuku bangsa dapat hidup berdampingan,

bertoleransi, dan saling menghargai. Nilai budaya tersebut bukan hanya

merupakan sebuah wacana, tetapi harus dijadikan pedoman hidup dan

Ciri khas masyarakat majemuk seperti keanekaragaman suku bangsa

telah menghasilkan adanya potensi konflik antarsuku bangsa dan antara

pemerintah dengan suatu masyarakat suku bangsa. Potensi-potensi

konflik tersebut merupakan permasalahan yang ada seiring dengan sifat

suku bangsa yang majemuk. Selain itu, pembangunan yang berjalan

selama ini menimbulkan dampak berupa terjadinya ketimpangan regional

(antara Pulau Jawa dengan luar Jawa), sektoral (antara sektor industri

dengan sektor pertanian), antarras (antara pribumi dan nonpribumi), dan

antarlapisan (antara golongan kaya dengan golongan miskin).

nilai-nilai etika dan moral dalam perilaku

masyarakat Indonesia. Dalam prinsip multikulturalisme

ini penegakan prinsip-prinsip

demokrasi menjadi tujuan utama nilai-nilai

sosial.

Dalam melaksanakan prinsip demokrasi terdapat beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, sistem negara menganut

prinsip demokrasi partisipatif. Dalam sistem demokrasi partisipatif,

hukum adalah supremasi tertinggi dengan tidak memihak pada

kelompok tertentu. Semua kelompok masyarakat, baik mayoritas atau

minoritas, kaya atau miskin dikendalikan melalui prinsip-prinsip

hukum yang objektif. Kedua, adanya distribusi pendapatan dan sarana

ekonomi yang relatif merata. Artinya, tidak terjadi ketimpangan sosial

ekonomi antarlapisan, golongan, dan daerah. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan politik sangat penting dalam

mengelola masyarakat majemuk tersebut.

Selain itu, alternatif penyelesaian keberagaman budaya yang ada di

Indonesia dilakukan melalui interaksi lintas budaya dengan

mengembangkan media sosial, seperti pengembangan lambang-lambang

komunikasi lisan maupun tertulis, norma-norma yang disepakati dan

diterima sebagai pedoman bersama, dan perangkat nilai sebagai kerangka

acuan bersama. Sebenarnya interaksi lintas budaya bagi masyarakat Indonesia

yang tersebar di Kepulauan Nusantara bukan merupakan hal

yang baru. Jauh sebelum kedatangan orang Eropa, mobilitas penduduk

di Kepulauan Nusantara tersebut cukup tinggi yang tercermin dalam

toponomi perkampungan suku bangsa atau golongan sosial perkotaan

di Indonesia. Gejala tersebut bukan hanya membuktikan betapa tingginya

Berdasarkan pola-pola pemukiman yang tercermin dalam toponomi

perkampungan suku bangsa terdapat pola pembagian kerja yang cukup

rapi antara anggota suku bangsa dan golongan sosial yang membentuk

corporate group perkotaan Indonesia di masa lampau. Pembagian kerja

atau spesialisasi yang menjadi sumber mata pencaharian yang ditekuni

oleh masing-masing kelompok suku bangsa atau golongan sosial tersebut

telah mendorong mereka untuk mendirikan perkampungan yang

memberikan kesan eksklusif. Walaupun perkampungan eksklusif

kesukuan ataupun golongan tersebut kini telah berkurang (survival),

namun dalam perkembangan di perkotaan nampak adanya kecenderungan

para pendatang baru untuk hidup berkelompok dalam suatu

perkampungan. Hal ini didorong oleh adanya kesamaan profesi.

Misalnya, di kota Surakarta terdapat perkampungan batik Laweyan,

perkampungan Islam Kauman atau perkampungan pecinan.

mobilitas penduduk di masa lampau, melainkan juga mencerminkan adanya

pola-pola interaksi sosial lintas budaya.

Sikap Toleransi dan Empati Sosial terhadap Keberagaman

Budaya di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, para pendiri negara telah

menyadari akan arti pentingnya pengembangan kerangka nilai atau etos

budaya yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang bersifat

majemuk. Kesadaran tersebut dituangkan dalam UUD 1945, Pasal 32

yang berbunyi,”pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Hal tersebut diperkuat dalam penjelasan UUD 1945, ”Kebudayaan

bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya

rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan-kebudayaan lama dan asli

yang terdapat sebagai puncak-puncak di daerah di seluruh Indonesia,

terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus

menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak

menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat

memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri

serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia

merupakan masyarakat yang terdiri atas

kelompok-kelompok suku, agama, daerah,

dan ras yang beraneka ragam. Hal ini merupakan

ciri khas masyarakat Indonesia sehingga

Indonesia disebut sebagai masyarakat majemuk.

Pada beberapa kelompok adat yang ketat,

membedakan antarwarga dengan bukan

warga. Kehadiran orang asing dilalui dengan

mengadakan upacara adopsi untuk mempermudah

perlakuan, kecuali kalau yang

bersangkutan akan tetap diperlakukan sebagai

orang luar atau musuh. Hal tersebut tercermin

dalam upacara penyambutan pejabat di daerah

Tapanuli di masa lampau. Para tamu tersebut

biasanya disambut dengan upacara adat yang

memperjelas kedudukannya dalam struktur

sosial masyarakat Batak yang terikat dalam

hubungan perkawinan tiga marga (dalihan na

tolu). Pada adat perang suku Dani di pegunungan

Jayawijaya, di luar kelompok kerabat

patrilineal, hubungan kekerabatan berasal dari

kelompok sosial yang sangat kuat sehingga

untuk mempermudah perlakuan terhadap orang

asing maka upacara kelahiran kembali biasanya dilakukan terhadap

tamu asing yang dihormati. Selain itu, di masa lampau, untuk mensahkan

kewenangan Gubernur Jenderal van Imhoff sebagai wakil ratu, Belanda

mengundang raja Jawa sebagai penguasa tertinggi di Mataram. Beliau

diberi gelar sebagai Kanjeng Eyang Paduka Tuan Gubernur Jenderal untuk

menunjukkan senioritas dalam struktur sosial.

Pengembangan Sikap Toleransi dan Empati Sosial terhadap

Keberagaman Budaya di Indonesia

Untuk memelihara kesetiakawanan sosial maka suatu kelompok

suku bangsa biasanya mengembangkan simbol-simbol yang mudah

dikenal, seperti bahasa, adat istiadat, dan agama. Setiap suku bangsa

tersebut merasa bahwa mereka memiliki simbol-simbol tertentu. Simbol

ini diyakini perbedaannya dengan simbol-simbol suku bangsa lainnya

dan berfungsi sebagai media untuk memperkuat kesetiakawanan sosial

mereka.

Di Indonesia terdapat suku bangsa dan golongan sosial yang terlibat

dalam interaksi lintas budaya secara serasi sehingga melahirkan sukusuku

bangsa baru. Ini merupakan hasil amalgamasi atau asimilasi budaya.

Salah satu bentuk amalgamasi budaya yang melahirkan suku bangsa

baru adalah yang terjadi di Batavia. Penduduk Batavia yang berdatangan

dari berbagai tempat dengan memiliki keanekaragaman latar belakang

kebudayaan tersebut berhasil dipersatukan dalam kebudayaan Betawi

yang dipimpin oleh Muhammad Husni Thamrin pada tahun 1923.

Selanjutnya, setiap kelompok suku bangsa maupun golongan yang ada

menanggalkan simbol-simbol kesukuan mereka dan mengembangkan

simbol-simbol kesukuan baru serta memilih agama Islam sebagai media

sosial yang memperkuat kesetiakawanan sosial.

1. Proses Integrasi Budaya

Pada masa pendudukan Jepang juga terjadi proses integrasi

budaya di Indonesia. Jepang yang berusaha meraih simpati dari

rakyat Indonesia, dengan mensahkan penggunaan bahasa Indonesia

sebagai bahasa resmi maupun dalam pergaulan sosial sehari-hari.

Pengaruh kebijakan tersebut sangat besar dalam pengembangan

budaya kesetaraan pada masyarakat Indonesia. Keputusan Jepang

untuk memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi

tersebut bukan hanya mengukuhkan media sosial yang diperlukan

melainkan juga mematahkan salah satu lambang arogansi sosial,

yaitu pemakaian bahasa Belanda pada masa penjajahan Belanda.

Jasa lain penjajah Jepang yang tidak boleh diabaikan adalah

pembentukan organisasi rukun tetangga (RT) sebagai organisasi

sosial di tingkat lokal. Tujuannya untuk mempersatukan segenap

warga masyarakat tanpa memandang asal usul kesukuan, golongan,

dan latar belakang kebudayaan. Konsep ketetanggaan tersebut akan

memainkan peranan penting dalam menciptakan wadah sosial yang

dapat menjamin kebutuhan akan rasa aman warga, bebas dari

kecurigaan, dan prasangka etnik, ras, dan golongan.

2. Sikap Toleransi dan Empati terhadap Keberagaman Budaya

Agar menghindarkan kecenderungan dominasi suatu suku

bangsa terhadap suku bangsa lainnya maka harus ditingkatkan rasa

toleransi dan empati terhadap keberagaman Indonesia. Misalnya,

proyek pencetakan sejuta hektar sawah lahan gambut yang telah

dibatalkan. Apabila proyek ini dilaksanakan dapat menjurus ke arah

dominasi kebudayaan petani sawah dari Jawa yang dipaksakan

kepada suku Dayak dan kebudayaannya yang dianggap kurang

sesuai dengan arus pembangunan.

3. Penerapan Pendekatan Multikultural

Pengembangan model pendidikan yang

menggunakan pendekatan multikultural

sangat diperlukan untuk menanamkan nilainilai

pluralitas bangsa. Sikap simpati,

toleransi, dan empati akan tertanam kuat

melalui pendidikan multikultural. Masyarakat

menyadari akan adanya perbedaan

budaya dan memupuk penghayatan nilainilai

kebersamaan sebagai dasar dan pandangan

hidup bersama.

Melalui pendidikan multikultural, sejak

dini anak didik ditanamkan untuk menghargai

berbagai perbedaan budaya, seperti etnik,

ras, dan suku dalam masyarakat. Keserasian

sosial dan kerukunan pada dasarnya adalah

sebuah mozaik yang tersusun dari keberagaman

budaya dalam masyarakat. Melalui

pendidikan multikultural, seorang anak

dididik untuk bersikap toleransi dan empati

terhadap berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Kesadaran akan

kemajemukan budaya dan kesediaan untuk bertoleransi dan

berempati terhadap perbedaan budaya merupakan kunci untuk

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan sikap

toleransi dan empati sosial yang dilakukan oleh individu dalam

masyarakat akan mencegah terjadinya berbagai konflik sosial yang

merugikan berbagai pihak.

sumber : http://www.4shared.com/office/lvSaL65n/sma11antro_KhazanahAntropologi.html